Anni Juwairiyah: Pembangunan Di IKN Harus Ramah  Penyandang Disabilitas

SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN) sebagai kota modern inklusif dalam pelaksanaan kebijakannya harus melibatkan penyandang disabilitas karena Indonesia sudah menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD ). Dalam Konvensi itu mengamanatkan bahwa semua keputusan terkait penyandang disabilitas itu harus berkonsultasi aktif atau bisa berpartisipasi penuh dalam perencanaan.

Demikian disampaikan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPDI Kalimantan Timur, Anni Juwairiyah dalam perbincangan terkait pembangunan di IKN di kediamannya di Samarinda, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Tekankan Partisipasi Publik, Diah Pitaloka Dukung 6 Bulan Cuti Bagi Ibu Melahirkan

"IKN akan menjadi kota modern, kota ramah lingkungan dan ramah juga untuk semua penduduknya atau dengan kata lain kota modern inklusif. Inklusif artinya kota yang bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di situ termasuk penyandang disabilitas juga harus merasa nyaman tinggal di kota itu, seperti kemudahan akses transportasi darat, yaitu seperti naik Kereta Api, Bus, dan aksesibilitas transportasi laut yang harus nyaman digunakan oleh penyandang disabilitas, " kata alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta ini.

Dia menambahkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN) sebagai kota modern inklusif dalam pelaksanaan kebijakannya harus melibatkan penyandang distabilitas. Apalagi Indonesia sudah menandatangani CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dalam Konvensi itu sudah jelas bahwa ada hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara. Di dalam CRPD itu diamanatkan bahwa semua keputusan terkait penyandang disabilitas itu harus berkonsultasi aktif atau bisa berpartisipasi penuh dalam perencanaan. Kami ada jargon Nothing about us without us (tidak tentang kita, tanpa kita ).

Baca juga: Hetifah Sjaifudian: Adanya Penyebaran Hepatitis, PTM Boleh Asal Kantin Tutup

"  Sebagai Warga Kaltim, Penyandang disabilitas  merasa sangat bersyukur, karena Ibu Kota Negara atau sekarang Ibu Kota Nusantara berada di Pulau Kalimantan. Sesuatu yang mungkin tidak terbayang sejak dulu bahwa akan ada Ibu Kota di tanah Kalimantan ini. Oleh karena itu generasi sekarang yang mengalaminya tentu sangat membanggakannya, " jelasnya.

Dia menjelaskan sekarang di beberapa tempat itu ada bidang miring, seperti  di Taman Samarinda, di kantor-kantor, guiding block ada di Jalan Juanda, di Jalan Kesuma Bangsa. Tapi apakah bidang miring, guiding block yang dibuat itu sesuai dengan yang diharapkan oleh penyandang disabilitas. Misal bidang miring itu tidak bisa dipakai karena terlalu terjal kan sama saja mubazir. Contonya Di halaman depan Kantor Gubernur Kaltim ada bidang miring tapi terlalu tinggi jadi sulit digunakan penyadang distabilitas. Di tambah lagi belum adanya toilet untuk disabilitas di Kantor Gubernur Kaltim. 

Baca juga: Rentan Kriminalisasi, Komisi IX DPR RI Akan Perjuangkan Payung Hukum Bagi Apoteker

"Bapak Gubernur sudah sangat serius memperhatikan penyandang disabilitas, dengan visinya beliau secara eksplisit menyebutkan penyandang distabilitas ini sebuah kebanggaan, " tutupnya mengakhiri. (MR)